Penghianatan 1965 Bab 1

BAB PERTAMA

Latar Belakang Sejarah

Pada Bulan Oktober 1965 kaum buruh internasional mengalami salah satu kekalahan yang terbesar dalam period setelah Perang Dunia Kedua.

Sebanyak satu juta buruh dan petani dibantai dalam kudeta militer yang diatur oleh CIA dan dipimpin oleh Jenderal Suharto. Kudeta militer ini dilakukan untuk menyingkirkan rejim burjuis Sukarno yang sedang goyah, menindas pergerakan massa di Indonesia dan mendirikan rejim militer yang brutal.

Mantan-mantan diplomat Amerika Serikat and pejabat CIA, termasuk bekas duta besar AS untuk Indonesia dan Australia, Marshall Green, tahun ini telah mengakui bekerja sama dengan tukang-tukang jagal Suharto dalam pembunuhan ratusan ribu buruh dan petani yang dicurigai sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia. Mereka memberikan secara perorangan nama-nama dari ribuan anggota PKI dari arsip-arsip CIA, untuk daftar-daftar bantaian angkatan bersenjata.

Menurut Howard Federspeil, seorang ahli soal Indonesia yang sedang bekerja untuk Departemen Luar Negeri AS pada waktu kampanye anti-komunis itu: “Tak seorang pun perduli, asal saja mereka itu komunis, kalau mereka dijagal.”

Kudeta itu merupakan hasil dari sebuah operasi panjang CIA, dengan bantuan agen-agen Dinas Intelijen Rahasia Australia (ASIS), untuk melatih dan membangun angkatan bersenjata Indonesia dalam persiapan untuk sebuah rejim militer yang akan menindas aspirasi revolusioner rakyat Indonesia.

Pada waktu kudeta militer itu, PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Cina dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3.5 juta; ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3.5 juta anggota dan pergerakan petani BTI yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita, organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Selama perjuangan kemerdekaan melawan Belanda di tahun empatpuluhan dan sepanjang tahun limapuluhan dan enampuluhan ratusan ribu orang buruh yang sadar akan kelasnya menjadi anggota PKI, mengira PKI masih mewakili tradisi-tradisi sosialis revolusioner Revolusi Bolshevik 1917.

Namun pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan puluhan ribu dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali.

Pembunuhan-pembunuhan itu sangatlah tersebar-luas, sampai sungai-sungai menjadi penuh dengan mayat-mayat para pekerja dan petani. Sewaktu regu-regu pembantai militer yang didukung CIA mencakupi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji mereka, majalah “Time” memberitakan:

“Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatra Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius.”

Bagaimanakah kekalahan bersejarah ini dapat terjadi? Jawabannya memerlukan sebuah penelitian dari sejarah pergerakan rakyat Indonesia, pengkhianatan oleh kelas burjuis nasional yang dipimpin oleh Sukarno, peranan kontra-revolusioner PKI dan peranan penting yang dimainkan oleh para oportunis Pablois dari “Sekretariat Tergabung” (United Secretariat)-nya Ernest Mandel dan Joseph Hansen dalam membantu pengkhianatan para Stalinis.

‘Permata Asia’

Kudeta berdarah di Indonesia merupakan hasil dari niat imperialisme AS untuk mendapatkan kontrol mutlak atas kekayaan alam dan sumber-sumber strategis dari kepulauan yang sering dinamakan ‘Permata Asia’itu.

Pentingnya Indonesia bagi imperialisme AS ditegaskan oleh presiden AS Eisenhower di tahun 1953, waktu ia mengatakan kepada konperensi gubernur negara-negara bagian bahwa pembiayaan oleh AS untuk perang kolonial pemerintah Perancis di Vietnam adalah sangat imperatif dan merupakan “jalan termurah” untuk tetap mengontrol Indonesia.

Eisenhower menerangkan:”Sekarang marilah kita anggap kita kehilangan Indocina. Bila Indocina hilang, beberapa hal akan langsung terjadi. Tanjung Malaka, sebidang tanah terakhir yang bertahan di sana, akan menjadi sulit untuk dipertahankan. Timah dan tungsten yang sangat kita hargai dari daerah itu akan berhenti datang, dan seluruh India akan terkepung.

“Birma tidak akan berada di posisi yang dapat dipertahankan. Semua posisi di sekitar sana akan menjadi sangat tak menyenangkan buat Amerika Serikat, karena pada akhirnya jika kita kehilangan semua itu, bagaimanakah dunia bebas akan mempertahankan kerajaan Indonesia yang kaya?

“Jadi, entah dimana, ini harus diberhentikan dan harus diberhentikan sekarang, dan inilah yang kita usahakan.

“Jadi, bila AS memutuskan untuk menyumbang 400 juta dolar untuk membantu perang di Indocina, kita bukannya menyuarakan program bantuan gratis. Kita memilih jalan termurah untuk mencegah terjadinya sesuatu yang akan berarti sangat buruk buat Amerika Serikat, keamanan, kekuatan dan kemampuan kita untuk mendapatkan barang-barang tertentu yang kita butuhkan dari kekayaan-kekayaan wilayah Indonesia dan Asia Tenggara.”

Indonesia telah diperkirakan sebagai negara terkaya nomor lima di dunia di bidang sumber-sumber alam. Selain sebagai produser minyak yang nomor lima terbesar, Indonesia mempunyai cadangan-cadangan timah, bauksit, batubara, emas, perak, berlian, mangan, fosfat, nikel, tembaga, karet, kopi, minyak kelapa sawit, tembakau, gula, kelapa, rempah-rempah, kayu dan kina yang sangat besar.

Pada tahun 1939, yang pada waktu itu masih dipanggil East Indies Belanda memasok lebih dari separuh konsumsi total bahan mentah yang penting bagi Amerika Serikat. Kekuasaan atas daerah penting ini merupakan masalah penting dalam perang AS-Jepang di Pasifik. Dalam masa setelah perang kelas penguasa AS bertekad bulat untuk tidak kehilangan kekayaan-kekayaan negara ini ke tangan rakyat Indonesia.

Setelah kekalahan Perancis di Vietnam di tahun 1954, AS menjadi khawatir bahwa perjuangan rakyat Vietnam akan menyulut pergolakan revolusioner di seluruh daerah Asia Tenggara, mengancam kontrol mereka atas Indonesia.

Di tahun 1965, sebelum kudeta di Indonesia, Richard Nixon, yang segera akan menjadi presiden AS, menyerukan untuk pengeboman saturasi untuk melindungi “potensi mineral besar” Indonesia. Dua tahun setelah itu, dia menyatakan bahwa Indonesia merupakan “hadiah terbesar Asia Tenggara”.

Setelah kudeta 1965, kegunaan diktatur Suharto untuk kepentingan imperialisme AS telah tergaris bawahi dalam laporan Departemen Luar Negeri AS ke Konggres di tahun 1975, yang menyebut Indonesia sebagai “lokasi yang paling berwenang secara strategis di dunia”:

Perampasan Kolonial Selama Berabad-Abad

Kolonial Belanda menjajah Indonesia tanpa ampun selama 350 tahun, merampok kekayaan alamnya, membuka perkebunan-perkebunan besar dan memeras rakyatnya secara kejam.

Pada tahun 1940 hanya ada satu dokter untuk setiap 60,000 orang (dibandingkan dengan India, di mana rasionya adalah 1:6,000) dan 2,400 lulusan Sekolah Menengah Atas. Pada akhir Perang Dunia Kedua, 93 persen dari populasi Indonesia masih buta-huruf.

Pada permulaan abad Kesembilan Belas, perkembangan kaum burjuis Inggris makin menantang dominasi Belanda atas daerah ini. Di tahun 1800 East Indies Company milik Belanda menjadi bangkrut dan Inggris mengambil-alih daerah kekuasaannya antara tahun 1811 dan 1816. Di tahun 1824, Treaty of London (Perjanjian London) membagi daerah ini antara keduanya: Inggris mendapat kontrol atas tanjung Malaka dan Belanda tetap menguasai kepulauan Indonesia.

Permulaan abad Keduapuluh, imperialisme Amerika yang baru sedang berkembang mulai menjadi tantangan untuk kekuatan kolonial Eropa, terutama setelah pendudukan Filipina oleh Amerika Serikat di tahun 1898.

Amerika Serikat sedang terlibat dalam perang dagang dengan Belanda atas minyak bumi dan karet. Perusahaan minyak Standard mulai memperebutkan monopoli atas daerah-daerah pertambangan minyak di Indonesia oleh Royal Dutch company. Di tahun 1907, Royal Dutch dan Shell bergabung untuk menandingi kompetisi dari AS. Mengambil keuntungan dari situasi Perang Dunia Pertama, Standard Oil mulai mengebor minyak di Jawa Tengah, dan dalam tahun yang sama perusahaan-perusahaan AS mulai menguasai perkebunan-perkebunan karet. Goodyear Tyre and Rubber membuka perkebunan-perkebunan mereka dan US Rubber membuka perkebunan-perkebunan karet di bawah satu pemilikan yang terbesar di dunia.

Strategi AS di daerah ini sewaktu itu dapat diringkas oleh Senator William Beveridge:

“Filipina adalah milik kita selamanya…dan lewat Filipina adalah pasaran Cina yang tak terbatas. Kita tidak akan mundur dari keduanya. Kita tidak akan meninggalkan tanggung-jawab kita di kepulauan itu. Kita tidak akan meninggalkan tanggung-jawab kita di Asia Timur. Kita tidak akan meninggalkan bagian kita di dalam misi bangsa kita, kepercayaan Tuhan, untuk perdaban di dunia ini…kita akan maju berkarya…dengan rasa terima kasih… dan rasa syukur kepada Tuhan kita yang Maha Besar karena Dia telah memilih kita sebagai orang-orang terpilihNya, dan selanjutnya memimpin dalam regenerasi dunia…Perdagangan terbesar kita mulai sekarang harus dengan Asia. Laut Pasifik itu adalah laut kita… dan Pasifik adalah laut perdagangan masa depan. Kekuatan yang memiliki Pasifik, adalah kekuatan yang menguasai dunia. Dan dengan Filipina, kekuatan itu adalah dan akan selalu menjadi Republik Amerika.”

Berkembangnya imperialisme Jepang dan ekspansinya ke Korea, Manchuria dan Cina menimbulkan pertentangan dengan imperialisme Amerika atas penguasaan daerah-daerah itu, yang meningkat dan meletus dalam Perang Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Keinginan kaum burjuis Jepang untuk merebut kekuasaan AS, Perancis dan Belanda membawa pentingnya Indonesia, sebagai gerbang ke Laut India dari Asia Tenggara dan sumber kekayaan alam, ke dalam fokus.

Di tahun 1942 para kolonialis Belanda menyerahkan kekuasaan atas Indonesia ke Jepang, daripada membiarkan rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Semua kekuatan imperialis mempunyai alasan baik untuk menakuti rakyat Indonesia yang tertindas.

Sejauh tahun 1914 wakil-wakil terbaik dari kelas buruh Indonesia telah mengambil ajaran Marxisme ketika Assosiasi Sosial Demokrat Indies (Indies Social Democratic Association) dibentuk dengan inisiatip seorang komunis Belanda Hendrik Sneevliet. Di tahun 1921 itu berubah menjadi Partai Komunis Indonesia sebagai tanggapan kepada Revolusi Bolshevik di Rusia.

PKI mendapatkan kewenangan besar di antara rakyat dengan memimpin perjuangan melawan kolonialisme Belanda, termasuk pergerakan-pergerakan besar yang pertama di Jawa dan Sumatra di tahun 1926 dan 1927.

Ketika rakyat Cina sedang bergerak dalam Revolusi Cina yang kedua di tahun 1926-27, para pekerja dan petani Indonesia juga bergerak dalam sebuah pemberontakan, yang dipimpin PKI. Bagaimanapun juga, kewenangan kolonial Belanda berhasil memadamkan pemberontakan-pemberontakan itu. Mereka menangkap 13,000 orang tertuduh, memenjarakan 4,500 dan mengasingkan 1,308 ke dalam kamp konsentrasi di Irian Barat. PKI dilarang.

Perjuangan Pembebasan Nasional Dikhianati

Pada akhir Perang Dunia Kedua rakyat-rakyat tertindas di Indonesia, India, Sri Lanka, Cina dan di seluruh Asia Tenggara dan dunia maju bergerak dalam perjuangan-perjuangan revolusioner untuk membebaskan diri dari imperialisme.

Pada saat yang sama, kelas buruh di Eropa dan negara-negara kapitalis mengadakan perjuangan-perjuangan yang menggoncangkan. Itu hanya dapat dipadamkan melalui perkhianatan birokrasi Sovyet yang dipimpin oleh Stalin dan partai-partai Stalinis di seluruh dunia. Pengkhianatan pekerja-pekerja Perancis, Itali dan Yunani yang terutama, dan pendirian rejim-rejim yang dikendalikan secara birokratis di Eropa Timur memperbolehkan imperialisme untuk memantapkan diri.

Di tahun 1930an, munculnya sebuah kasta berhak istimewa dalam Uni-Sovyet, yang mengambil kekuasaan politis dari kaum proletar Sovyet, telah menghancurkan partai-partai Komunis. Dari partai-partai Internasional revolusioner, mereka berubah menjadi organisasi-organisasi kontra-revolusioner, yang menekan perjuangan-perjuangan mandiri kelas buruh.

Di negara-negara kolonial, partai-partai Stalinis ini, termasuk PKI, secara sistematis mengebawahkan kepentingan rakyat ke kelas burjuis-nasional yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Gandhi di India dan Sukarno di Indonesia yang berusaha mencari penyelesaian dengan kekuatan-kekuatan kolonial untuk mempertahankan kekuasaan kapitalis.

Perjanjian-perjanjian setelah Perang Dunia Kedua tidak menghasilkan pembebasan nasional yang sejati dari imperialisme, tetapi membebankan kepada rakyat agen-agen baru kekuasaan imperialis. Ini adalah kasusnya di Indonesia di mana kelas burjuis nasional, dipimpin Sukarno, mengadakan perjanjian-perjanjian reaksioner dengan Belanda.

Sukarno, putra seorang guru sekolah Jawa yang berasal dari keluarga aristokratis, adalah lulusan arsitek, bagian dari lapisan sosial tipis kaum petit-burjuis yang berpendidikan. Dia adalah ketua Partai Nasional Indonesia saat itu dibentuk di tahun 1927 dan mengalami penjara dan pengasingan di tangan Belanda karena dia mengajarkan kemerdekaan nasional.

Dalam Perang Dunia Kedua Sukarno dan kelas burjuis nasional bekerja sama dengan pasukan pendudukan Jepang dengan harapan mendapatkan semacam kemerdekaan nasional. Dalam hari-hari terakhir perang itu Sukarno, dengan dukungan separuh-hati Jepang, mendeklarasikan Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Arahan pemimpin-pemimpin kelas burjuis nasional ini bukanlah untuk memimpin sebuah gerakan proletar melawan imperialisme, tetapi untuk mendirikan sebuah administrasi dan memperkuat posisi mereka dalam tawar-menawar dengan Belanda, yang tidak mempunyai tentara di daerah itu.

Tetapi reaksi Belanda adalah mengadakan perang yang kejam untuk menekan rejim yang baru ini. Mereka memerintahkan Indonesia untuk tetap di bawah perintah tentara Jepang sampai tentara Inggris dapat mencapai sana. Inggris dan Jepang kemudian menggunakan tentara-tentara Jepang untuk menekan perjuangan bertekad para pekerja, pemuda dan petani Indonesia. Dengan begitu, semua kekuatan-kekuatan imperialis bergabung melawan rakyat Indonesia.

Ketika perlawanan bersenjata meletus di seluruh Indonesia terhadap tentara Belanda, Sukarno, dengan dukungan dari kepemimpinan PKI, menjalankan sebuah politik kompromi dengan Belanda dan menandatangani Perjanjian Linggarjati di bulan Maret 1947. Belanda mengenali secara formal kekuasaan Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra dan setuju untuk mengundurkan tentara mereka. Tetapi kenyataannya, Belanda hanya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengambil napas dan memperkuat dan mempersiapkan diri untuk sebuah serangan yang kebrutalannya tak tertandingi di bulan Juli dan Agustus 1947.

Selama waktu ini, ratusan ribu buruh dan petani menjadi anggota atau mendukung PKI karena mereka kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin burjuis dan karena mereka memandang PKI sebagai partai revolusioner. Mereka juga terilhami oleh kemajuan-kemajuan Partai Komunis Cina Mao Tse Tung dalam perangnya melawan Chiang Kai-Shek. Dalam perang melawan Belanda, buruh dan petani menduduki tanah dan bangunan-bangunan berulang-ulang dan serikat-serikat buruh massa dibentuk.

Untuk menanggulangi perkembangan ini, pemerintahan Republik Sukarno, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang saat itu masih Perdana Menteri (juga seorang anggota PKI rahasia), menandatangani Perjanjian Renville di bulan Januari 1948 (dipanggil itu karena ditandatangani di atas USS Renville). Perjanjian ini memberi Belanda kekuasaan atas separuh pabrik-pabrik gula di Jawa, 75 percent dari karet Indonesia, 65percent perkebunan kopi, 95 percent perkebunan teh dan minyak bumi di Sumatra. Tambahan pula, penyelesaian yang diimposisi oleh AS ini menyebutkan penarikan mundur pasukan-pasukan gerilya dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda dan menciptakan kondisi untuk pembubaran “unit-unit rakyat bersenjata” yang dipimpin oleh PKI, dan untuk pembentukan “Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia” yang dipimpin oleh Sukarno dan jendral-jendralnya.

Di tahun 1948 aksi-aksi pemogokan menentang pemerintah Republik, yang sekarang dipimpin oleh Wakil Presiden sayap-kanan Hatta sebagai Perdana Menteri, dan menuntut sebuah pemerintahan berparlemen. Aksi-aksi ini dipadamkan oleh Sukarno yang mengimbau untuk penciptaan “kesatuan nasional”.

Pada saat yang sama, pemimpin PKI Musso yang sebelumnya diasingkan, kembali dari Uni-Sovyet dan beberapa pemimpin-pemimpin penting Partai Sosialis Indonesia dan Partai Buruh Indonesia menyatakan bahwa mereka adalah anggota-anggota rahasia PKI selama bertahun-tahun. Pernyataan ini menunjukkan basis dukungan untuk PKI yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya diperkirakan oleh kekuatan-kekuatan imperialis.

Di bulan Juli 1948 pemimpin-pemimpin burjuis, termasuk Sukarno dan Hatta mengadakan pertemuan rahasia dengan wakil-wakil AS di Sarangan di mana AS menuntut, sebagai bayaran bantuan ke pemerintah, pengadaan pemburuan anggota-anggota PKI dalam angkatan bersenjata dan pegawai-pegawai pemerintah. Hatta, yang juga masih Menteri Pertahanan, diberi $10 juta untuk melakukan “pemburuan merah”

Dua bulan setelah itu, dalam sebuah percobaan untuk menghancurkan PKI, Peristiwa Madiun dilakukan di Jawa. Beberapa perwira angkatan bersenjata, anggota-anggota PKI, dibunuh dan yang lainnya menghilang, setelah mereka menentang rencana-rencana untuk membubarkan kesatuan-kesatuan gerilya angkatan bersenjata yang berada di garis depan perang melawan Belanda.

Pembunuhan-pembunuhan ini menimbulkan pemberontakan di Madiun yang ditekan secara berdarah oleh rejim Sukarno. Perdana Menteri Hatta menyatakan hukum darurat. Ribuan anggota PKI dibunuh, 36,000 dipenjara dan pemimpin PKI Musso dan 11 pemimpin penting yang lainnya dihukum mati.

Konsul-Jendral AS Livergood menelegram atasannya di AS mengatakan bahwa dia telah memberitahu Hatta bahwa “krisis ini memberikan pemerintahan Republik kesempatan untuk menunjukkan tekadnya untuk menekan komunisme.”

Terbesarkan hatinya karena pogrom anti-komunis itu, Belanda menjalankan serangan militer baru di Desember 1948, menangkap Sukarno. Tetapi perlawanan yang meluas memaksa Belanda untuk menyerah dalam waktu enam bulan.

Meskipun begitu, konperensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag membebankan pengkhianatan-pengkhianatan baru atas rakyat Indonesia, melibatkan konsesi-konsesi yang lebih besar dari kelas burjuis Indonesia.

Pemerintah Sukarno setuju untuk mengambil alih hutang-hutang koloni dan menjamin perlindungan untuk modal milik Belanda. Belanda mendapat Irian Barat dan Republik Indonesia tetap harus bekerja sama dengan imperialis Belanda dalam Netherlands-Indonesian Union. Pemerintah Sukarno tetap mempertahankan hukum-hukum kolonial. Angkatan bersenjata baru didirikan dengan menggabungkan tentara-tentara Belanda yang berasal dari Indonesia ke dalam “Angkatan Bersenjata Nasional”. Dalam kata lain aparatus dan hukum-hukum kolonial lama dipertahankan dibalik aling-aling pemerintahan parlemen di republik yang baru.

Kepemimpinan PKI mendukung pengkhianatan perjuangan pembebasan nasional itu dan berusaha untuk membatasi kelas buruh dan petani ke dalam perjuangan-perjuangan yang damai dan “demokratis”. Ini adalah terusan dari posisi PKI selama Perang Dunia Kedua ketika kepemimpinan PKI (dengan Partai Komunis Belanda) mengikuti arahan Stalin untuk bekerja sama dengan imperialis Belanda melawan Jepang dan menyerukan untuk sebuah “Indonesia merdeka dalam Persemakmuran Belanda”. Ini tetap menjadi politik PKI meskipun selama perjuangan setelah Perang Dunia Kedua melawan Belanda.

Untuk rakyat Indonesia, kepalsuan “kemerdekaan” di bawah dominasi imperialisme Belanda, Amerika dan dunia yang berlangsung makin menjadi jelas. Hasil-hasil alam, industri-industri penting, perkebunan-perkebunan dan kekuatan keuangan tetap dipegang oleh perusahaan-perusahaan asing.

Contohnya, 70 percent lalu-lintas laut antar kepulauan masih dipegang oleh perusahaan Belanda KPM dan salah satu bank Belanda terbesar, Nederlandche Handel Maatschappij, memegang 70 percent dari semua transaksi keuangan Indonesia.

Menurut perhitungan pemerintah Indonesia, di pertengahan tahun 1950an, modal Belanda di Indonesia berharga sekitar $US 1 milyar. Pemerintah Sukarno mengatakan bahwa meskipun jika mereka ingin menasionalisasikan kemilikan Belanda, mereka tidak mempunyai cukup uang untuk menggantikan kerugian bekas penguasa-penguasa kolonial itu. Dan untuk menasionalisasikan tanpa ganti-rugi adalah komunisme.

Ketidakpercayaan rakyat tercermin di pemilihan umum 1955 ketika jumlah kursi yang dipegang PKI meningkat dari 17 ke 39.

Dalam waktu dua tahun pergerakan rakyat akan meletus dalam penyitaan pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, bank-bank, toko-toko dan kapal-kapal milik Belanda, Amerika dan Inggris.

bersambung ...