Penghianatan 1965 Bab 3

BAB KETIGA

1965-Warisan Berdarah Stalinisme

Kudeta di Indonesia tanggal 1-2 Oktober 1965 adalah hasil dari sebuah operasi yang sudah lama direncanakan secara hati-hati oleh CIA dan komandan-komandan militer TNI yang dilatih oleh AS.

Selama tahun 1965 perselisihan-perselisihan antara kelas meningkat. Tahun itu mulai dengan para petani merampas pemilikan para tuan tanah besar dan pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan karet dan minyak bumi milik AS melakukan aksi pendudukan. Presiden Sukarno telah memasukkan jendral-jendral militer, yang dipimpin oleh Jendral Nasution, dan kepemimpinan PKI ke dalam kabinetnya untuk menekan pergerakan ini.

Kepemimpinan PKI berhasil menekan aksi-aksi pendudukan, tetapi pergerakan massa ini menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Kemarahan massa berkembang dengan dipenjaranya 23 petani, dengan hukuman antara 15 sampai 20 tahun, atas tuduhan memukuli seorang tentara sampai fatal dalam mempertahankan diri mereka terhadap operasi militer untuk menghentikan aksi-aksi perampasan tanah di Sumatra.

Pada malam 30 September 1965, sebuah provokasi yang didalangi CIA dilaksanakan. Sekelompok perwira menengah, yang paling sedikit satu mempunyai koneksi dekat dengan Suharto, menahan dan membunuh komandan angkatan bersenjata Letnan-Jendral Ahmad Yani dan lima jendral tingkat atas yang lain, dan menyatakan pembentukan sebuah Dewan Revolusioner.

Penculikkan jendral-jendral ini tidak mencakup dua orang penting. Yang pertama adalah Suharto, yang pada waktu itu adalah komandan Kostrad, yang terdiri dari tentara-tentara elit angkatan darat. Para pemberontak ini, yang dipimpin oleh Letnan-Kolonel Untung tidak berusaha sedikit pun untuk menangkap Suharto atau menyerang pusat komandonya di Jakarta walaupun ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hal ini. Menteri Pertahanan Jendral Nasution, juga tidak dicakup. Dia dikatakan sebagai calon korban pemberontakan ini, tetapi dapat menyelamatkan diri secara ajaib.

Pemberontakan oleh Untung ini adalah palsu. Dalam 24 jam Suharto dapat mengalahkan semua pemberontak ini, hampir tanpa ada peluru melayang, dan mengambil-alih kontrol di Jakarta, dengan dukungan dari Nasution.

Di akhir minggu itu, komando yang dibentuk oleh Suharto membersihkan semua kantong-kantong perlawanan, dan melaksanakan pembantaian anti-komunis terbesar di sejarah yang didalangi oleh Kedutaan AS dan CIA. Pentagon dan CIA, yang pada waktu itu sudah terlibat dalam perang rahasia di Vietnam, bertekad untuk menenggelamkan revolusi Indonesia dalam darah.

Diplomat-diplomat AS dan perwira-perwira CIA, dipimpin oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, bekerja sama dengan tukang-tukang jagal Suharto untuk membasmi setiap anggota dan pendukung PKI yang diketahui.

Bencana yang Didalangi CIA

Dalam mempersiapkan kudeta ini, pejabat-pejabat AS sudah menghabiskan paling sedikit dua tahun untuk membuat daftar-daftar maut ini yang diberikan kepada angkatan bersenjata dengan instruksi yang jelas: bunuhlah semuanya. Anak-buah Suharto diperintahkan untuk melapor kembali setiap sejumlah pembunuhan telah dilaksanakan supaya nama-nama korban mereka dapat dicocokkan dengan nama-nama di daftar-daftar itu.

Beberapa perwira-perwira AS yang berikut-serta mengatakan baru-baru ini apa yang terjadi. “Itu adalah bantuan yang besar untuk angkatan bersenjata,” kata seorang bekas pejabat bagian politik di Duta Besar AS di Jakarta, Robert Martens. “Mereka mungkin membunuh banyak orang dan saya mungkin punya darah di tangan saya, tetapi itu tidak semuanya jelek.”

“Suatu waktu kamu harus memukul keras pada waktu yang tepat.”

Martens memimpin pejabat-pejabat CIA dan Departemen Luar Negeri di kedutaan besar AS, yang dari tahun 1962, menyusun keterangan mendetil tentang siapa saja yang duduk di dalam kepemimpinan PKI. Itu termasuk nama-nama anggota komite-komite PKI di tingkat provinsi, kota dan lokal; dan pemimpin-pemimpin perserikatan-perserikatan kerja yang didukung PKI, dan perserikatan-perserikatan wanita dan pemuda.

Operasi ini didalangi oleh bekas direktur CIA William Colby, yang pada waktu itu adalah direktur Divisi Asia Timur CIA, dan dengan itu menjadi bertanggung-jawab atas pengarahan strategi rahasia AS di Asia. Colby mengatakan bahwa mencari pengetahuan tentang kepemimpinan PKI menjadi latihan untuk program Phoenix di Vietnam, yang merupakan usaha untuk memusnahkan semua pendukung Front Kemerdekaan Nasional di akhir dekade 1960-an.

Colby mengakui bahwa mengecek nama-nama di daftar-daftar maut itu dianggap sangat penting sampai itu diawasi oleh direktorat intelijen CIA di Washington. “Kita berkesimpulan bahwa dengan perlakuan secara keji seperti itu, PKI telah mengalami kemunduran yang besar.”

Wakil kepala pos CIA menggambarkan dengan rasa senang yang tak tersembunyi bagaimana markas Suharto di Jakarta memberikan kedutaan besar AS laporan secara berlanjut tentang pencakupan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin PKI. “Kita mendapatkan laporan yang jelas di Jakarta tentang siapa yang dicakup. Angkatan bersenjata mempunyai ‘daftar penembakan’ untuk sekitar 4,000 sampai 5,000 orang.

“Mereka tidak punya cukup tentara untuk membinasakan mereka semua, dan beberapa orang masih berharga untuk diinterogasi. Rangka dasar organisasi mereka telah runtuh hampir seketika itu. Kita tahu apa yang mereka kerjakan. Kita tahu bahwa mereka akan menyelamatkan beberapa untuk pengadilan pura-pura mereka, tetapi Suharto dan penasehat-penasehatnya berkata bila kamu biarkan mereka hidup kamu harus memberi mereka makan.”

Semua ini dijalankan dengan persetujuan Green yang setelah itu dilantik menjadi duta besar AS untuk Australia, di mana ia memainkan peranan penting dalam pembubaran pemerintah Whitlam di tahun 1975.

Paling sedikit satu juta orang dibantai dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu. Ini adalah perkiraan dari sebuah kelompok lulusan Universitas Indonesia yang diperintah oleh angkatan bersenjata itu sendiri untuk menyelidiki kesebar-luasan pembunuhan-pembunuhan ini.

Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan melakukan pembunuhan-pembunuhan massa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu “terbendung mayat”. Laporan lain mengatakan bahwa di Batu di Jawa Timur banyak sekali yang dibunuh di halaman kecil kantor polisi di sana sampai mayat-mayat itu dikubur di bawah semen.

Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35,000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesianya Sukarno, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.

Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan anti-cina terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.

Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk beberapa dozen sejak tahun 1980-an. Baru-baru ini empat tapol, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu, tanda jelas bahwa rejim Suharto masih menakuti kebangkitan kaum proletar Indonesia dan petani-petani yang miskin.

Pengkhianatan Stalinis mendalam

Ketika ratusan ribu anggota dan pendukung PKI sedang diburu dan dibinasakan, kepemimpinan PKI dan rekan-rekannya di Kremlin, Beijing dan Partai Komunis Australia (CPA) menganjurkan kader PKI, pekerja dan massa petani untuk tidak melawan, memberikan lampu hijau untuk jendral-jendral militer untuk melakukan eksekusi massa itu.

Para Stalinis mendalamkan posisi reaksioner mereka yang meminta rakyat untuk mengebawahkan kepentingan mereka untuk kaum burjuis nasional dan Sukarno, yang digunakan oleh Suharto sebagai presiden boneka dan untuk angkatan bersenjata.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para “pemberontak” dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan “persatuan nasional”, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung “pemimpin revolusi Indonesia” dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama “Tribune”:

“Setelah mempelajari seruan ke Panglima Tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia, dari pemimpin revolusi Indonesia, presiden Sukarno, Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Indonesia menyatakan dukungan penuh untuk seruan itu dan memohon kepada semua komite dan anggota partai dan para pendukung, juga organisasi-organisasi revolusioner massa yang dipimpin oleh anggota-anggota PKI untuk memungkinkan pelaksanaan seruan itu.”

Sementara itu, Sukarno, “pemimpin revolusi Indonesia”, sedang bekerjasama dengan penindasan militer itu berharap untuk menyelamatkan lehernya sendiri. Dia memerintahkan pembasmian menyeluruh semua yang dianggap terlibat dalam “peristiwa 30 September” (percobaan kudeta yang dituduhkan dipimpin oleh Kolonel Untung), dan mengijinkan pencakupan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin PKI. Pada tanggal 15 Oktober ia melantik Suharto sebagai Panglima angkatan bersenjata.

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas. Ia memerintah Suharto untuk mengambil “langkah-langkah yang sesuai” untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.

Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dihukum mati oleh angkatan bersenjata pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto. Dalam sebuah interview dengan seorang koresponden koran Jepang dia menekankan:

“PKI hanya mengenal satu kepala negara, satu komandan tertinggi, satu pemimpin besar revolusi kita – Presiden Sukarno… Presiden Sukarno menyatukan semua kekuatan-kekuatan rakyat yang akan memutuskan nasib Indonesia.”

Semua anggota, kata Nyoto, harus “mendukung penuh perintah-perintah Presiden Sukarno dan berjanji untuk melaksanakan semua itu tanpa ragu… Partai kita berusaha dalam segala kemampuannya untuk mencegah perang saudara.”

Dalam kata-kata lain, sementara tukang-tukang jagal militer dan penasehat-penasehat CIA mereka sedang melakukan likuidasi sistematis bukan saja pemimpin-pemimpin PKI, tetapi juga seksi-seksi masyarakat Indonesia yang paling sadar-kelas, PKI memerintahkan kader mereka untuk tidak melawan.

Kebangkrutan dan kebusukan teori “dua-tahap” Stalinis yang bersikeras bahwa rakyat harus mengikat nasib mereka ke Sukarno dan kaum burjuis nasional tidak dapat ditunjukkan secara lebih jelas.

Pengkhianatan oleh PKI dipuji dan didukung oleh birokrasi-birokrasi Stalinis di Moskow dan Beijing. Kremlin menyalahkan elemen-elemen “pemberontak” dan “petualang” dalam PKI untuk kekalahan ini dan mengimbau berulang-ulang untuk “persatuan” revolusi Indonesia dalam NASAKOM-nya Sukarno.

Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Sovyet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno: ”Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik…Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan… Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam.”

Dalam sebuah Konperensi Tiga Benua di Havana di bulan February 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan teror kontra-revolusi yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan “penghargaan penuh” atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia.”

Demikian, pengkhianatan para Stalinis adalah sangat jelas sampai parlemen piaraan junta militer ini dapat mengatakan bahwa kejadian yang diatur oleh CIA pada tanggal 30 September adalah percobaan kontra-revolusioner!

Para Stalinis di Beijing juga mencuci tangan mereka dari nasib rakyat Indonesia. Mereka bahkan datang ke Jakarta untuk Konperensi Dunia melawan Pangkalan-Pangkalan Asing dan berdiri tanpa protes waktu kamerad-kamerad mereka dari Indonesia sedang dicakup di dalam ruang konperensi itu.

Warisan ‘Blok Empat Kelas’

Pengkhianatan Stalinis di tahun 1965 adalah puncak dari lebih dari duapuluh tahun pengkhianatan di mana PKI, bekerja berdasarkan teori Stalinis “dua-tahap” dan, khususnya, ideologi Maois “blok empat kelas”, mengikat kelas pekerja dan para petani ke rejim burjuis nasionalis Sukarno.

Aidit mengatakan susunan ideologi kekalahan berdarah revolusi Indonesia tidak lama setelah kembalinya dari 18 bulan di Cina di Juli 1950 dan merebut kepemimpinan PKI:

“Kelas pekerja, para petani, kelas menengah dan kelas burjuis nasional harus bersatu dalam sebuah front nasional.”

Aidit mengikuti dengan patuh jalan rejim Maois di Cina yang menindas pergerakan mandiri kelas pekerja dan berusaha untuk mendirikan sebuah “Demokrasi Baru”, sebuah negara burjuis, dalam kerjasama dengan bagian-bagian dari kelas burjuis nasional dan kelas petit burjuis setelah runtuhnya diktatur Chiang Kai-Shek.

Membeokan Mao, dia menyerukan untuk sebuah “demokrasi rakyat” dan sebuah “front gabungan semua elemen-elemen anti-imperialis dan anti-feodal dalam negeri. Yaitu, kaum pekerja, para petani, kaum petit-burjuis dan kaum burjuis nasional.”

Sesuai dengan teori kontra-revolusioner “dua-tahap” Stalinisme, “Tugas dari persekutuan ini adalah untuk membawa keadaan untuk, bukan sosialisme, tetapi perubahan ke arah demokrasi.”

Aidit memminta para pekerja dan petani mendukung bukan hanya kelas burjuis nasional, tetapi juga “semua elemen patriotik dan anti-kolonial termasuk kelompok tuan-tanah sayap kiri (agak progresif).

Jurusan inilah, yang dikatakan oleh Aidit tanpa henti, yang digunakan untuk menekan pergerakan-pergerakan kaum pekerja dan para petani, mengikat kaum pekerja ke rejim Sukarno, dan menciptakan keadaan yang mengijinkan angkatan bersenjata untuk menyerang.

Berkali-kali anggota-anggota dan para pendukung PKI diperintahkan untuk menahan perjuangan kelas dan semangat revolusi rakyat yang tertindas untuk mempertahankan “front bersatu nasional”.

“Prinsip dasar yang harus kita ikuti dalam melancarkan perjuangan nasional adalah membawahkan kepentingan rakyat untuk perjuangan nasional.”

Teori “dua-tahap” Stalinisme bersikeras bahwa di negara-negara koloni dan semi-koloni seperti Indonesia, rakyat tidak boleh mengadakan pergerakan-pergerakan yang mengancam kelas burjuis nasional atau mengemukakan program revolusi sosialis. Perjuangan kelas harus ditahan untuk mendukung kelas burjuis nasional dan mendirikan sebuah demokrasi kapitalis nasional.

Akibat kontra-revolusi berdarah dari arahan Stalinis ini menunjukkan diri pertama kali di Cina di tahun 1926-27 ketika tukang jagal Chiang Kai-Shek menundukkan kelas pekerja di Cina setelah Partai Komunis di sana diberi perintah oleh Kremlin untuk menggabungkan diri dengan kaum burjuis nasionalis dalam Kuomintang.

Pembunuhan-pembunuhan besar yang dilakukan oleh Chiang Kai-Shek menegaskan peringatan-peringatan Trotsky bahwa kaum-kaum burjuis yang lemah dan yang munculnya terlambat dalam sejarah, pada dasarnya tidak dapat untuk melancarkan perjuangan konsisten terhadap imperialisme dan feodalisme. Itu karena untuk melakukan perjuangan itu diperlukanlah penggerakan rakyat dalam sebuah perjuangan revolusioner dan perjuangan seperti itu akan segera menjadi berlawanan dengan posisi kelas kaum burjuis nasional sebagai pemeras kaum pekerja dan petani.

Seperti Trotsky jelaskan dalam tulisannya tentang pengkhianatan Revolusi Cina:

Penggerakan kaum pekerja dan petani terhadap imperialisme hanya dapat dicapai dengan menghubungkan isu-isu dasar dalam kehidupan mereka dengan tujuan kemerdekaan negara. Sebuah aksi mogok pekerja – besar atau kecil – sebuah pemberontakan agraris, pergerakan para rakyat tertindas di kota dan desa terhadap para lintah-darat, terhadap birokrasi, terhadap militer lokal, semua itu membangkitkan banyak hal, yang menggalang mereka bersama, yang mendidik, menguatkan, adalah merupakan sebuah langkah maju yang nyata di jalan ke pembebasan sosial dan revolusioner untuk rakyat Cina…Tetapi segala yang membuat rakyat yang tertindas dan tereksploitasi bertindak akan pasti akan mendorong kaum burjuis nasional ke dalam blok dengan para imperialis. Bentrokan kelas antara kaum burjuis dan para pekerja dan petani tidak akan diperlemah, tetapi sebaliknya akan diperkuat oleh penidasan imperialis, sampai ke perang saudara pada setiap ketegangan serius. (Trotsky, Problems of the Chinese Revolution, New Park 1969 p5).

Peranan kriminal PKI dalam mengikat rakyat Indonesia ke rejim burjuis Sukarno membuat analisa Trotsky bersifat ramalan secara tragis.

Tugas-tugas untuk mengadakan kemerdekaan nasional yang sejati, pembagian kembali tanah, demokrasi dan perkembangan ekonomi yang tak terselesaikan di Indonesia dan negeri-negeri lain yang tertindas menurut sejarah, hanya dapat dilaksanakan dengan kelas pekerja memimpin para petani dalam revolusi sosialis. Yaitu, penentuan nasib sendiri hanya akan terjadi sebagai hasil tambahan dari revolusi sosialis yang dipimpin oleh kaum proletar.

Kemenangan perjuangan ini terikat erat dengan perkembangan revolusi sosialis dunia untuk menggulingkan imperialisme sedunia.

Ini adalah dasar dari teori Marxis Revolusi Permanen yang dikembangkan oleh Leon Trotsky dan dibuktikan oleh kemenangan Revolusi Rusia Oktober 1917.

bersambung ...